Indonesia Belum Memiliki Perjanjian Batasan Maritim dengan 9 Negara

Published by pablojavkin.com on

Departemen Koordinator Bidang Kemaritiman( Kemenko Maritim) gelar focus group discussion tentang delimitasi batasan maritim di Jakarta, Selasa( 08/ 10/ 2019).

Dialog ini mengaitkan Departemen Luar Negara, Pushidros Tentara Nasional Indonesia(TNI) Angkatan laut(AL) serta bermacam pihak terpaut dengan tujuan memperdalam pengetahuan dalam memastikan batasan laut Indonesia dengan negeri orang sebelah.

Plt. Sekretaris Departemen Koordinator( Sesmenko) Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono melaporkan, batasan negeri sangat berarti tidak cuma dari sisi ekonomi tetapi sisi kedaulatan serta ketahanan negeri. Tetapi, merumuskan batasan ini tidak semudah teorinya.

” Batasan maritim kita dikala ini masih banyak yang belum dilegtimasi dalam wujud perjanjian. Kita memiliki 10 negeri yang berbatasan dengan Indonesia serta baru satu yang memiliki perjanjian, ialah Singapore. Sedangkan yang lain lagi dalam proses,” Indonesia Maritime Borders ucapnya di Jakarta, Selasa( 08/ 10/ 2019).

Agung melanjutkan, penyelesaian batasan maritim ini wajib dilihat secara makro. Jika tidak dicoba, hendak terjalin friksi ataupun insiden. Semacam ketegangan antara Indonesia dengan Vietnam, di Natuna baru- baru.

Garis Zona Ekonomi Eksklusif( ZEE) di Natuna dilaporkan hadapi klaim tumpang tindih sebab tidak terdapat perjanjian antara Indonesia serta Vietnam.

Apabila tidak terdapat batasan ZEE yang jelas, hingga hendak terjalin tumpang tindih dalam pengelolaan sumber energi laut.

” Jangan hingga kita menunggu insiden lagi kemudian baru kita ribut. Wajib didetetapkan dari saat ini, oleh karenanya diharapkan FGD ini dapat menaikkan pengetahuan dalam memastikan batasan maritim di negosiasi,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo( Jokowi) melaksanakan pertemuan bliteral dengan Perdana Menteri Kerajaan Belanda, Y. Meter. Mark Rutte di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin ini. Dalam pertemuan ini, Jokowi serta Mark mangulas bermacam kerja sama bilateral mulai dari zona perdagangan kelapa sawit, investasi, sampai pariwisata.

” Di bidang perdagangan, kita setuju terus tingkatkan perdagangan yang terbuka serta fair. Dalam konteks ini, aku sampaikan kembali, concern Indonesia buat kebijakan UE terhadap kelapa sawit,” kata Jokowi dihadapan Mark Rutten di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin( 7/ 10/ 2019).

Setelah itu di bidang investasi, Jokowi mengajak Belanda buat tingkatkan kemitraan infrastruktur maritim, sampai penggelolaan air.

” Di bidang investasi, aku mengajak Belanda buat tingkatkan kemitraan di bidang infrastruktur maritim serta pengelolaan air,” ungkap Jokowi.

Tidak cuma itu, kepada Rutten, Jokowi pula menarangkan terpaut program kerjanya sepanjang 5 tahun mendatang. Mulai dari pengembangan sumber energi manusia sampai pelatihan buat warga.

” Aku sampaikan kepada PM Rutte kalau dalam 5 tahun ke depan, aku hendak membagikan prioritas pengembangan SDM. Oleh sebab itu pembelajaran jadi sangat berarti, paling utama pembelajaran vokasi,” kata Jokowi

Setelah itu, dalam pertemuan tersebut mereka mangulas gimana menigkatkan kerja sama dibidang vokasi, kemaritiman sampai keperawatan.

” Serta dalam pertemuan kita mangulas upaya tingkatkan kerja sama di bidang vokasi, tercantum di bidang kemaritiman serta keperawatan,” ungkap Jokowi.

Categories: berita

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *